info BISNIS : Orang Indonesia, Jarang Ambil Resiko

dira

Direktur Pusat Inovasi Kewirausahaan dan Kepemimpinan dan Dosen ITB Dwi Larso.

GADING SERPONG, INFO KARO TANGERANG-ITB dan Universitas Multimedia Nusantara menyelenggarakan the 2^nd Indonesia Internasional Confrence on Innovation Enterpreneurship, and Small Business (IICIES) 2010 di kampus Universitas Multimedia Nusantara, Serpong, Kabupaten Tangerag, kemarin. Dalam acara tersebut berkumpul para periset seluruh Indonesia dan 20 periset luar negeri.

Director Center for Innovation Entrepreneurship and Leadership sekaligus dosen di Sekolah Bisnis ITB, Dwi Larso mengatakan, jumlah pebisnis di Indonesia saat ini hanya 300-400 orang. Sangat sedikit jika dibandingkan dengan ratusan juta penduduk di sini.

“Untuk itu, guna mendorong pengembangan enterpreneurship kami menggelar konfrensi. Ini adalah kedua kali, dan akan terus rutin. Sehingga diharapkan menjadi ajang pertemuan ilmiah bagi periset, baik Indonesia maupun luar negeri dalam mendukung kegiatan pengembangan inovasi, kewirausahaan dan bisnis kecil di Indonesia,” tutur Dwi Larso.

Jumlah pebisnis yang ada saat ini, menurut dia kontribusinya masih rendah. Umumnya yang terjadi di Indonesia, karena prilaku masyarakat yang tidak mau mengambil resiko dalam melangkah untuk berbisnis. Saat ditanya bukankah itu sesuatu yang wajar? Dwi menjawab, itu memang wajar. Tetapi akan menjadi tidak wajar kalau tidak mau ambil resiko. “Umumnya di Indonesia perilakunya tak mau ambil resiko, untuk itu banyak sekali yang mau manjadi pegawai Negeri sipil (PNS). Padahal, dengan gaji PNS tanpa korupsi, seumur hidup gaji mereka akan habis untuk sekali ke Amerika,” tuturnya.

Yang terjadi di Indonesia saat ini, umumnya masyarakat jika diberi bantuan modal bingung untuk buka usaha apa. Pemerintah telah meningkatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi siapa yang melakukan. “ Jadi benar nggak sih dikasih modal bisa jalankan bisnis. Semua kan harus pada orang yang tepat. Sangat sedikit yang mampu,” katanya.

Dari situlah, muncul semangat para para peniliti ini untuk menyatukan berbagai hasil riset ke dalam satu jurnal yang diberi judul Journal Indonesia Internasional Confrence on Innovation Enterpreneurship, and Small (JICIES). “Kami akan menyingkat bahan penelitian itu menjadi jurnal dengan jumlah halaman tidak lebih dari seratus halaman. Dan perlu dijelaskan, semua yang ada di jurnal ini penelitiannya sudah dibuktikan, kalau yang masih belum terbukti tidak akan diikut sertakan di dalam jurnal ini,” tandasnya. (n/isa)

Baca Selengkapnya...!!!!

info BISNIS : Gara-Gara Kemarau, Permintaan Benih Jagung Turun

MEDAN, INFO KARO TANGERANG – Permintaan benih jagung di Sumatera Utara masih terus melemah akibat kemarau panjang dan harga jual jagung pipil yang sebesar Rp2.400 per kilogram di pabrikan dinilai petani kurang menguntungkan.

“Penurunan permintaan diperkirakan masih akan berlanjut sampai akhir Juli atau bahkan hingga awal Agustus. Penurunan ada sekitar 10 persen,” kata Districk Sales Manager Medan PT Dupont Indonesia Suwandy Purba di Medan, Selasa.

Kemarau panjang dan harga jual yang masih berada pada kisaran Rp2.400 per kg, menurut dia, membuat petani takut menanam jagung.

Penanaman jagung di Sumut diperkirakan baru dimulai pertengahan atau akhir Agustus, ketika curah hujan diperkirakan mulai banyak.

Penurunan permintaan, kata dia, dipastikan berdampak pada tidak tercapainya target penjualan benih sejumlah produsen benih jagung termasuk Dupont.

“Penjualan yang menurun tidak terelakkan karena menyangkut masalah cuaca. Mudah-mudahan Agustus mendatang cuaca normal sehingga petani bisa bertanam,” katanya tanpa bersedia menyebut target penjualan Dupont di Sumut tahun ini.

Sarnen, petani di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mengaku membatalkan rencana penanaman jagung menyusul musim kemarau.

Kalau pun ada hujan, menurut dia, hanya sesekali sehingga petani takut bertanam jagung.

Kekurangan air bisa membuat produktivitas rendah dan mutu hasil panen kurang bagus, padahal harga jual sedang tidak terlalu bagus, katanya.

Harga jagung pipil di pabrikan yang bertahan di kisaran Rp2.400 per kg masih belum memadai, mengingat biaya produksi petani yang naik karena harga benih yang naik rata-rata Rp30 ribu per karung isi lima kg atau menjadi Rp260 ribuan per karung.

Senior Purchasing Cargil Animal Nutrition PT Cargil Indonesia, Wong Bun Cai, mengakui harga jagung Rp2.400 per kg untuk kadar air 17 persen termasuk rendah, menyusul permintaan pakan ternak yang juga sedang melemah.

Ada kemungkinan harga jagung turun lagi karena jagung impor akan masuk dari beberapa negara termasuk dari Argentina, katanya. (n/isa)

Baca Selengkapnya...!!!!

info BISNIS : Minyak Curah Medan Naik

MEDAN, INFO KARO TANGERANG -- Harga minyak goreng curah di Medan pada pertengahan pekan ini ikut bergerak naik mengikuti harga sembilan bahan pokok lainnya.

Pedagang minyak goreng curah di Pusat Pasar Medan, Sino (35), Jumat, mengatakan, harga minyak goreng curah putih itu sebelumnya Rp10.800 per kg menjadi Rp11.000 per kg.

Sedangkan minyak goreng curah kuning dari Rp8.500 per kg kini mencapai Rp9.000 per kg.

Tingginya harga minyak goreng curah disebabkan harga tebus dari pabrikan juga mahal, dan kenaikan harga sudah terjadi sejak seminggu ini.

“Pengambilan dari pabrikan untuk minyak goreng curah putih mencapai Rp9.900 per kg, sedangkan minyak goreng curah kuning Rp7.800 per kg, sehingga pedagang harus menaikkan harga,” katanya.

Ia mengatakan, meski harga minyak goreng curah naik, namun harga minyak goreng kemasan justru stabil, seperti merek Sania masih Rp11.250 per liter, Tropical Rp11.500 per liter dan Bimoli Rp13.000 per liter.

Sementara itu, Samsul (43) pedagang minyak goreng di Pasar Halat Medan, mengakui masih tingginya harga minyak goreng, karena pasokan barang semakin berkurang sehingga stok pedagang juga sedikit, sedangkan permintaan juga cenderung lemah.

Pedagang berharap harga minyak goreng itu bisa turun, sehingga daya beli konsumen juga bisa meningkat.

Ia mengatakan, harga minyak goreng curah yang dijual bisa lebih murah, apabila permintaan barang dari konsumen juga banyak, sehingga harga dapat berkisar Rp8.500 per kg hingga Rp9.000 per kg. (n/isa)

Baca Selengkapnya...!!!!

info BISNIS : Pengusaha Kopi Sumut Masih Enggan Jual Komoditasnya di Pasar International

MEDAN, INFO KARO TANGERANG– Aksi “wait and see” masih terus dilakukan importir dan eksportir kopi dunia menyusul masih menguatnya harga jual di pasar ditengah permintaan yang melemah karena musim panas.

“Akibat tindakan importir dan eksportir yang melakukan wait and see (menunggu dan melihat), ekspor-impor kopi terbatas,” kata Direktur CV Rahmat Putra Sejati–eksportir kopi Sumut, Saidul Alam, di Medan, Rabu.

“Wait and see” itu sendiri dilakukan importir karena menganggap harga jual kopi yang bertahan di level 3,5 dolar AS – 3,6 dolar AS per kg masih terlalu tinggi.

Apalagi, kata dia, kini permintaan kopi di pasar dunia agak tertekan karena sedang musim panas di mana menyebabkan konsumsi atas produk itu menurun.

Sementara, eksportir merasa harga jual 3,5 dolar AS – 3,6 dolar AS per kg itu juga masih belum sesuai dengan harga beli basis kopi asalan di pasar lokal yang bertahan Rp27.50 – Rp28.500 per kg.

Harga kopi yang menguat di pasar lokal itu sendiri karena pasokan yang tetap masih ketat.

Pasokan yang ketat itu terjadi karena pengaruh musim trek sebelumnya dan belum masuknya lagi panen baru, kata Saidul yang Wakil Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut.

Kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini misalnya menyebabkan panen kopi di berbagai sentra produksi Sumut menjadi terlambat.

“Hanya eksportir yang memiliki kewajiban memenuhi kontrak dagang yang melakukan pembelian, sementara eksportir lain memilih “wait an see” dan itu jelas berpengaruh ke petani di mana mereka akhirnya tidak menikmati sepenuhnya kenaikan harga kopi tersebut,” katanya.

Petani kopi di Sidikalang, Sumut, R.Sembiring, mengatakan, produksi kopi petani cenderung sedikit akibat cuaca.

Permintaan dari pedagang juga tren menurun dengan alasan perusahaan pabrikan membatasi pembelian.

“Sulit dagang kopi dewasa ini, dijual murah rugi, mau dilepas mahal tidak ada pembeli,” kata Sembiring.(n/isa)

Baca Selengkapnya...!!!!

info BISNIS : Advertising Medan Tunggak Pajak Reklame Rp18,5 Miliar

MEDAN, INFO KARO TANGERANG -  Sejumlah pengusaha advertising yang sebelumnya sengaja tidak membayar pajak reklame, kini mulai menyetor pajak tersebut ke dinas pertamanan.

Meski demikian, ada indikasi mereka belum sepenuh hati menjalankan kewajibannya. Plt Kadis Pertamanan Kota Medan, Ikhsar Irsyad Marbun membeberkan, nilai pajak reklame yang disetor masih relatif kecil bila dibandingkan jumlah yang selayaknya disetorkan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, pihaknya tetap berharap agar pembayaran pajak reklame yang nilai tunggakannya mencapai belasan miliar rupiah ini bisa disegera dibayarkan. Sebab PAD dari pajak reklame ini sangat diharapkan oleh Pemko Medan untuk pelaksanaan pembangunan di Kota Medan

“Kami sudah surati ketiga kalinya, tapi kenyataannya masih sebagian kecil saja yang menyetorkan pajak reklamenya, yang nyetorkan pajak juga dari pengusaha advertising yang nilai tunggakannya kecil,” katanya.

Hingga kini, sebutnya pihaknya terus melakukan upaya penagihan, selain melakukannya dengan cara menyurati sampai ketiga kalinya. Pihaknya juga memasang stiker tidak berijin di setiap papan reklame yang tidak memiliki ijin atau papan reklame yang menunggak pajak reklame.

“Jadi ada uapaya lan juga yang kami lakukan, kalau masih membandel tentunya pengusaha advertising ini tak bisa melakukan operasionalnya,” ucapnya.

Sementara itu, Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) terus melakukan penyelidikan atas dugaan tunggakan pajak senilai Rp18,5 miliar di Dinas Pertamanan Kota Medan. Penyelidikan ini untuk memastikan apakah pelanggaran bisa dibawa ke wilayah pidana atau cuma sebagai persoalan pajak daerah biasa.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu, Erbindo Saragih membeber kembali dugaan penyelewengan pajak reklame yang mestinya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Menurutnya, dugaan penyelewengan pajak reklame tersebut bisa dibawa ke wilayah pidana biasa dengan menggunakan KUHP atau cukup menggunakan undang-undang tentang pajak daerah. Orang-orang yang terlibat juga memungkinkan untuk dijerat persoalan perpajakan. “Hal inilah yang sedang kami dalami dan terus kami lakukan penyelidikannya,” ucapnya.

Menurutnya, para pelaku pelanggaran pidana baru bisa dijerat dengan pidana biasa apabila ada oknum pejabat yang menerima pajak reklame tetapi tidak menyetorkannya ke kas Pemerintah Daerah. Hal ini bisa diketahui apabila sebagian pejabat telah mengembalikan uang. Tapi, kalau para pengusaha yang menyetorkannya tentu masih perlu ditelusuri lagi proses pengembaliannya.

“Kalau dilihat dari persoalannya, kami menemukan sejumlah pelanggaran pada saat ada masa perpanjangan pajak. Di sinilah ada dugaan PAD ini tak tampak lagi,” ucapnya.

Sekarang ini, ungkapnya pihaknya terus melakukan pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Mulai dari pengusaha advertising, beberapa pemasang iklan dan sejumlah pejabat serta mantan pejabat terkait. “Lebih kurang sudah 20-an saksi yang diperiksa,” sebutnya.(n/isa)

Baca Selengkapnya...!!!!

Ekspor Produk Kayu Sumut Mulai Pulih

MEDAN, INFO KARO TANGERANG – Nilai ekspor kayu dan barang dari kayu Sumut mulai pulih atau mencapai 69,839 juta dolar AS hingga Mei 2010 akibat permintaan yang meningkat setelah sempat anjlok akibat isu lingkungan dan dampak krisis global.

“Benar, ada peningkatan nilai ekspor setiap bulan sejak Januari 2010, bahkan tren menaik sudah terlihat sejak akhir 2009. Pada Januari-Mei 2009, nilai ekspor kelompok barang itu masih 69,839 juta dolar AS,” kata Kepala BPS Sumut Alimuddin Sidabalok di Medan, Minggu.

Selama Mei 2010, misalnya, nilai ekspor kelompok barang itu mencapai 19,921 juta dolar AS atau naik 32,90 persen dibanding April yang masih 14,989 juta dolar AS.

Kenaikan bukan saja dari sisi volume tetapi juga pada harga jual menyusul permintaan yang semakin banyak, katanya.

Pengusaha produk kayu Sumut P. Simanjuntak menyebutkan, permintaan meningkat tajam termasuk dari AS dan Eropa.

Namun, katanya, permintaan itu masih sulit dipenuhi akibat kesulitan bahan baku.

Kesulitan bahan baku, bukan hanya karena produksi kayu yang turun, tetapi karena proses izinnya yang rumit mengingat semakin ketatnya pengawasan, menyusul isu lingkungan global dan keseriusan pemerintah menekan penebangan kayu ilegal.

Vice President PT. Sucofindo Haris Witjaksana ketika berada di Medan, Selasa (29/6), menyebutkan, baru satu industri pengolahan kayu di Pasuruan, Jawa Timur dan dua perusahaan hutan tanaman industri di Riau yang mengajukan permohonan sertifikat legalitas kayu ke PT. Sucofindo.

Padahal, kata dia, jumlah pemilik hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) serta perusahaan industri pengolahan kayu cukup banyak di dalam negeri.

“Sucofindo berharap kesadaran pengusaha untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu itu semakin meningkat, supaya ekspor tidak terganggu,” katanya.

Kepala Seksi Hasil Kehutanan Kementerian Perdagangan Rizal L Akbar mengakui, dengan kesadaran yang semakin tinggi akan lingkungan, negara-negara importir kayu membuat beberapa kebijakan untuk meghempang masuknya kayu atau produk dari kayu ilegal.

Jepang misalnya, menerapkan kebijakan “Green Konyuho” yang merupakan kebijakan mengenai kewajiban untuk menggunakan kayu dan produk kayu yang telah bersertifikat.

“Indonesia sendiri sudah mengeluarkan Permenhut Nomor 38 Tahun 2009 yang diberlakukan mulai September 2010, supaya ekspor nasional tidak terganggu,” katanya.

Menurut dia, sektor industri kehutanan nasional memegang peranan penting dalam penerimaan devisa dari ekspor non-migas, sehingga ekspor produk itu diharapkan tidak mengalami gangguan.

Meski tahun lalu penerimaan dari sektor industri kehutanan nasional turun akibat dampak krisis global dan isu lingkungan, nilainya masih cukup besar atau mencapai 6,7 miliar dolar AS.

Devisa dari sektor industri kehutanan nasional itu sebesar 6,9 persen dari total nilai ekspor non-migas pada tahun 2009 yang mencapai 97,49 miliar dolar AS. (n/isa)

Baca Selengkapnya...!!!!

Pengusaha Sumut Minta PGN Tunda Garansi Bank

MEDAN, INFO KARO TANGERANG – Pengusaha di Sumatra Utara meminta pengenaan garansi bank kepada perusahaan pemakai gas ditunda atau diberlakukan mulai 1 Oktober 2010 serta hanya dikenakan pada perusahaan yang menunggak pembayaran.

Dua poin itu yang paling utama diminta pada pertemuan pengusaha, pengurus Kadin (kamar dagang Indonesia), Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan PT PGN Sumut, 2 Juli lalu dan manajemen.

“PGN Sumut menyatakan akan membicarakan permintaan itu ke PGN pusat,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas Sumut, Johan Brien, Minggu.

Menurut dia, sebenarnya pengusaha awalnya meminta PGN membatalkan rencana pengenaan deposit itu yang dilakukan PGN terhitung Juni 2010, termasuk membatalkan kenaikan tarif gas.

Tetapi nyatanya dua permohonan itu, menurut manajemen PGN sulit dipenuhi sehingga pengusaha berharap waktu pengenaannya ditunda dan hanya diberlakukan pada perusahaan yang menunggak.

Johan menegaskan, penolakan kenaikan harga gas itu sendiri mengacu pada kenaikan harga yang dinilai cukup tinggi di tengah layanan yang tidak maksimal karena volume dan tekanan gas tidak stabil.

Harga gas di Sumut atau di Indonesia hampir 1,5 kali lebih besar dari harga dunia seperti di Malaysia yang menyebabkan, produsen sarung tangan nasional sulit bersaing dengan produksi Malaysia itu.

Harga gas dewasa ini ditetapkan 4,45 dolar AS per MMBTU ditambah Rp660 per meter kubik dari sebelumnya masih 3,84 dolar AS per MMBTU untuk industri berklasifikasi K2.

“Apigas Sumut yang memiliki 19 anggota berharap PGN memenuhi permintaan itu,” katanya.

Ketua Kadin Sumut, Irfan Mutyara mengatakan, pertemuan Jumat lalu (2/7), dilakukan karena pihaknya menerima surat keluhan tentang kenaikan tarif gas dan kewajiban membayar garansi bank dari Apigas Sumut 16 Juni 2010 dan dari Apindo Sumut 22 Juni 2010.

“Kadin Sumut sendiri pada 24 Juni membuat surat ke PGN dan menghasilkan pertemuan 2 Juli lalu,” katanya.

Menurut Irfan, dalam pertemuan itu, pihaknya minta perusahaan itu menyesesuaikan dan melakukan efisiensi untuk menekan biaya ekonomi tinggi di perusahaan itu, yang akhirnya nenjadi beban perusahaan pengguna gas.

“Memang perlu pengkajian ulang lagi rencana garansi bank dan kenaikan harga gas, karena sangat tidak tepat. Selain PGN tidak transparan dalam menentukan harga, juga nyatanya BUMN bersikap tidak fair dengan pengusaha,” kata Irfan.

Di tengah persaingan yang ketat dengan ACFTA, pemerintah harusnya memberikan dukungan kepada pengusaha. (n/isa)

Baca Selengkapnya...!!!!